Sedangkan N.R. dijanjikan pekerjaan sebagai pengasuh bayi dengan upah sekitar Rp8,6 juta per bulan.
Tak berhenti di situ, polisi juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang berencana berangkat secara mandiri.
Dengan demikian, dalam perkara pertama terdapat lima calon pekerja migran yang berhasil diselamatkan.
Kristinatara menyebut jaringan tersebut menggunakan modus perjalanan wisata untuk menghindari pemeriksaan petugas.
“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia,” ungkapnya.
Jaringan Kedua Gunakan Kapal Tongkang
Sementara itu, jaringan kedua menggunakan cara yang berbeda. Polisi menangkap dua tersangka lainnya, yakni S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), yang diketahui berstatus sebagai PNS.
Keduanya diamankan di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.
Dalam jaringan ini, S.B. diduga menjadi pihak yang merekrut calon PMI, menyediakan tempat penampungan, sekaligus mengatur proses pemberangkatan melalui jalur laut yang tidak resmi.
Untuk mengangkut calon pekerja menuju Malaysia, jaringan tersebut diduga memanfaatkan kapal tongkang.
Sedangkan M.D.T. diduga bertugas menjemput calon PMI dari sejumlah titik sebelum mereka diberangkatkan.
Lokasi penjemputan di antaranya loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, hingga Bandara Internasional Kualanamu.
Dari pengungkapan jaringan kedua, polisi berhasil menyelamatkan enam calon PMI yang berasal dari Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
Mobil dan Ponsel Disita
Selain mengamankan para tersangka dan calon pekerja migran, penyidik juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan tersebut.
Barang bukti yang diamankan dalam perkara kedua antara lain satu unit Mitsubishi Pajero Sport, satu unit Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai senilai Rp8,6 juta.
Penyidik juga telah memeriksa sembilan orang saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.
