BOGOR – METROSERGAI.com,(3/1/25) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk membangun kemandirian pangan nasional.
Dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, di Istana Bogor, Presiden menginstruksikan agar bahan baku untuk program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri.
Langkah ini bertujuan untuk mendukung perekonomian masyarakat pedesaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
“Presiden telah menekankan bahwa bahan baku untuk MBG harus berasal dari desa, agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Budi Arie setelah menghadiri rapat tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan berbasis lokal yang melibatkan koperasi hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Desa dan Koperasi sebagai Pilar Utama
Untuk menyukseskan program MBG, pemerintah telah melibatkan sekitar 1.923 koperasi di berbagai daerah.
Koperasi-koperasi ini akan menjadi mitra utama dalam menyalurkan kebutuhan bahan pangan seperti telur, sayur, ikan, beras, jagung, hingga komoditas unggulan lainnya.
“Kami telah mendata desa-desa yang menghasilkan komoditas pangan strategis.
Dengan memanfaatkan koperasi, rantai pasok pangan untuk MBG bisa berjalan lebih efisien sekaligus mendukung ekonomi lokal,” jelas Budi Arie.
Tidak hanya koperasi, desa-desa penghasil komoditas juga mendapatkan dukungan dari dana desa.
Budi menjelaskan bahwa 20% dari total Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 akan dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Langkah ini diharapkan mendorong desa menjadi pusat produksi pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga mendukung stabilitas pangan nasional.
Memberdayakan Komoditas Unggulan Desa
Budi Arie merinci beberapa komoditas yang akan menjadi prioritas dalam program MBG.
Beberapa desa telah dikenal sebagai penghasil jagung, ikan nila, telur, hingga melon.
Dengan fokus pada komoditas lokal, desa-desa ini akan diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka melalui dukungan koperasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
