JAKARTA – METROSERGAI.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik 961 pimpinan daerah secara serentak dalam sebuah upacara yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2).
Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah penting yang mencerminkan kebesaran Indonesia sebagai sebuah bangsa serta membuktikan bahwa sistem demokrasi di tanah air berjalan dengan baik dan dinamis.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial.
Melainkan juga menunjukkan betapa besar dan luasnya Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia.
“Pelantikan pimpinan daerah secara serentak ini menggambarkan kepada kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.
Kita memiliki demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis,” ujar Prabowo di hadapan para kepala daerah yang baru saja dilantik.
Lebih dari sekadar peresmian jabatan, Presiden juga memberikan pesan mendalam kepada para kepala daerah agar selalu mengingat tanggung jawab mereka kepada rakyat.
Ia menekankan bahwa mandat yang telah diberikan oleh masyarakat tidak boleh disia-siakan dan harus digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan warga di daerah masing-masing.
“Saudara adalah abdi rakyat, bukan penguasa.
Saudara harus membela kepentingan rakyat, memastikan kesejahteraan mereka, dan berjuang demi perbaikan hidup mereka.
Amanah ini harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” tegasnya.
Pelantikan ini mencakup 961 kepala daerah yang terdiri atas 33 gubernur beserta wakilnya, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari total 481 daerah di Indonesia.
Seremoni ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan roda pemerintahan daerah berjalan dengan sinergi yang kuat.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan daerah, para kepala daerah yang telah dilantik akan mengikuti program pembekalan dan pelatihan khusus yang akan diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang.
Program ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta membangun koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
