JAKARTA – METROSERGAI.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada aparat penegak hukum.
Untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan terkait pertanahan dan kehutanan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/1), Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum demi menjaga keadilan dan keberlanjutan lingkungan.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang mengabaikan kewajibannya.
Terlebih setelah diberi kesempatan berkali-kali untuk memperbaiki pelanggaran mereka.
Ia menginstruksikan Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Panglima TNI untuk bertindak tanpa pandang bulu.
Penegasan Terhadap Pelanggaran Hutan Lindung
Presiden Prabowo menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah melindungi kawasan hutan lindung yang menjadi aset penting bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat.
“Ketentuan kita harus dipatuhi. Pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, terutama yang berada di kawasan hutan lindung,” ujar Prabowo dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa semua perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan yang berlaku.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum dan administratif yang diperlukan.
Kinerja Kabinet Merah Putih Menuai Apresiasi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyoroti kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah berjalan selama tiga bulan.
Ia memberikan apresiasi kepada para menteri dan wakil menteri yang berhasil melahirkan kebijakan-kebijakan pro rakyat.
Menurutnya, langkah-langkah konkret yang diambil oleh kabinet menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat dan negara.
“Saya berterima kasih karena dalam tiga bulan ini kita telah memberikan bukti kepada rakyat.
Kebijakan-kebijakan yang kita terbitkan adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mendukung kepentingan nasional,” tambahnya.
