Daerah

Sekolah Gratis Dimulai Dari Nias: Komitmen Gubsu Majukan Daerah Tertinggal

×

Sekolah Gratis Dimulai Dari Nias: Komitmen Gubsu Majukan Daerah Tertinggal

Sebarkan artikel ini
Gubsu Bobby Nasution saat mengunjungi sekolah di Nias. (dok/diskominfo sumut)

METROSERGAI.COM, Medan- Selama ini, Kepulauan Nias menjadi daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Sumatera Utara. Pendidikan dinilai sebagai salahsatu jalan keluar dari persoalan tersebut.

Maka, langkah Gubsu Bobby Nasution menjalankan program sekolah gratis SMA/SMK yang dimulai dari Nias, merupakan keputusan tepat.

Demikian disampaikan tokoh pemuda Nias, Stefanus Verona Gulo, Rabu 19/11/2025 menanggapi program unggulan bersekolah gratis (PUBG) yang diinisiasi Gubernur Bobby Nasution.

PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa dipungut biaya SPP.

Tahun depan, sekolah gratis akan diterapkan untuk 41.876 siswa di Kepulauan Nias dengan mengalokasikan anggaran Rp21,48 miliar per semester.

“Ini wajib kita dukung dan diapresiasi karena program ini sangat tepat dimulai di Nias sebab PUBG akan membantu para orang tua SMP yang anaknya melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dengan gratis,” ujar Stefanus Gulo.

Wakil Bendahara KNPI Sumut itu menilai memulai sekolah gratis di Nias merupakan wujud komitmen Gubsu memajukan daerah tertinggal di Sumut.

Alumni FISIP Universitas HKBP Nommensen itu itu pendidikan merupakan jalan terbaik untuk keluar dari ketertinggalan sumber daya manusia.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh dalam memingkatkan kualitas hidup ataupun meningkatkan sumber daya manusianya,” kata Stefanus.

Untuk itu, Stefanus mendorong Pemda di Kepulauan Nias bisa mengikuti ritme kerja kolaboratif Gubsu Bobby. Sebab faktor penyebab ketertinggalan di Nias harus dientaskan secara kolaborasi yang baik antara Bupati/Walikota dengan Gubernur dan pemerintah pusat.

“Faktor penyebab daerah tertinggal itu bukan soal pendidikan saja. Ada kondisi geografis, faktor produktivitas pengelolaan sumber daya alam, faktor demografi dan tenaga kerja, faktor kebijakan pemerintah daerah serta faktor investasi pemerintah daerah. Ini harus dientaskan bupati/walikota di Kepulauan Nias,” ujar Stefanus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *