Ia juga menyoroti pentingnya keakuratan data penerima bantuan sebagai salah satu faktor utama keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah Kota Medan, menurutnya, perlu memperkuat proses pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan persoalan terkait penyaluran bantuan maupun ketidaksesuaian data penerima manfaat.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terdata, sementara masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima.
Jangan sampai data yang salah melahirkan kebijakan yang salah sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mendorong agar program bantuan sosial diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan.
Penempatan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan.
Pendekatan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing penerima manfaat.
Masyarakat yang siap memasuki dunia kerja harus mendapatkan peluang pekerjaan, sedangkan warga yang memiliki potensi berwirausaha perlu memperoleh pendampingan secara berkelanjutan.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015.
Namun, dukungan tersebut harus diikuti dengan target program yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas.
Serta pelaksanaan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbie menyambut baik gagasan pembangunan ekosistem penanggulangan kemiskinan yang produktif, inklusif, kolaboratif, berbasis data, dan terintegrasi.
NasDem menilai keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, arah kebijakan setelah perubahan Perda harus berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga dan penciptaan lapangan kerja.
