“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada stabilitas keamanan.
Intelijen Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program pemerintah,” katanya.
Memasuki periode Agustus hingga Oktober 2026, jajaran Intelkam diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah momentum nasional dan perkembangan isu strategis.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus menjadi salah satu perhatian.
Terlebih, momentum tersebut berdekatan dengan satu tahun aksi unjuk rasa pada Agustus 2025.
Pengalaman tahun sebelumnya diminta menjadi bahan evaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kerawanan serupa.
Selain itu, momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026.
Juga dinilai perlu dicermati karena berpotensi menjadi momentum evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.
Di tingkat daerah, Whisnu meminta perkembangan ketersediaan dan distribusi BBM, harga kebutuhan pokok hingga opini masyarakat terhadap Polri terus dipantau secara berkelanjutan.
Untuk memperkuat fungsi tersebut, Kapolda memberikan sejumlah penekanan kepada jajaran Intelkam.
Di antaranya meningkatkan kemampuan deteksi dini dan prediksi situasi, memetakan isu, aktor serta jaringan, mempercepat langkah mitigasi dan meningkatkan kualitas produk intelijen.
Setiap informasi yang disampaikan kepada pimpinan, kata Whisnu, harus memenuhi prinsip cepat, akurat dan objektif.
Informasi tersebut juga harus disertai analisis serta rekomendasi yang tajam sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Dukung, amankan dan sukseskan program prioritas pemerintah tahun 2026.
Sekaligus jaga kepercayaan publik terhadap Polri melalui penanganan setiap isu secara profesional, transparan dan terukur,” tegasnya.
Rakernis Fungsi Intelkam Polri TA 2026 mengusung tema “Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Mensukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.”(mps)
