METROSERGAI.com – Belakangan ini, ruang publik kembali diramaikan oleh munculnya narasi “Reformasi Jilid II”.
Yang digaungkan sejumlah kelompok mahasiswa.
Isu tersebut mencuat setelah aksi BEM SI Jawa Tengah yang memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
Khususnya melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar gerakan bertajuk Reformasi Jilid II.
Fenomena ini tentu menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.
Sebab, penggunaan istilah “reformasi” bukan sekadar slogan politik atau simbol perlawanan.
Melainkan memiliki makna historis, konstitusional, dan sosiologis yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah sesuatu yang wajar, bahkan penting.
Demokrasi tanpa kritik hanya akan melahirkan kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol.
Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memang memiliki peran strategis.
Sebagai moral force dan social control terhadap jalannya pemerintahan.
Namun demikian, penggunaan istilah “Reformasi Jilid II” perlu ditempatkan secara proporsional.
Dan tidak semata-mata dilandasi emosi politik sesaat.
Dalam buku Pengantar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa reformasi politik umumnya lahir ketika saluran demokrasi mengalami kebuntuan.
Kekuasaan terlalu terpusat, dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah tidak lagi berjalan efektif.
Reformasi bukan sekadar bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu.
Melainkan perubahan mendasar terhadap sistem yang dianggap gagal mengakomodasi aspirasi rakyat.
Jika menengok sejarah Indonesia, Reformasi 1998 lahir dari krisis multidimensional yang sangat kompleks.
Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.
BJ Habibie menggambarkan bagaimana krisis ekonomi, sentralisasi kekuasaan, lemahnya kontrol terhadap pemerintah.
Serta runtuhnya kepercayaan publik menjadi faktor utama tumbangnya Orde Baru.
