Pembangunan baru memperoleh legitimasi ketika masyarakat menikmati hasilnya, bukan ketika pejabat menceritakan prosesnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan mempersonalisasi proyek pembangunan sebagai prestasi individu.
Padahal seluruh proses pembangunan merupakan hasil kerja institusi yang melibatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penyelesaian yang sering kali berlangsung lintas masa pemerintahan.
Menurutnya, kritik publik di era digital harus dipandang sebagai bentuk pengawasan yang sehat terhadap penggunaan uang negara.
“Yang dibutuhkan publik bukan pembelaan retoris, melainkan data progres, target penyelesaian, kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, serta kepastian manfaat.
Akuntabilitas lahir dari keterbukaan, bukan dari klaim,” tegasnya.
Baik Elfenda maupun Farid sepakat polemik ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pembangunan sebagai komoditas politik atau ajang saling mengklaim prestasi.
Mereka menilai, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan apakah sebuah pembangunan berhasil.
Melalui manfaat yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dari narasi yang disampaikan para pejabat.
“Jabatan publik tidak memberikan hak untuk memonopoli prestasi, tetapi menghadirkan kewajiban mempertanggungjawabkan hasil.
Dalam demokrasi yang sehat, pengakuan paling bernilai bukan lahir dari ucapan seorang pemimpin mengenai dirinya sendiri.
Melainkan tumbuh secara alamiah dari masyarakat yang merasakan kualitas pembangunan secara nyata,” pungkas Farid.(ris)
